THE URGENCY OF A NOTARY DEED IN CHANGING A INDIVIDUAL COMPANY INTO A CAPITAL PARTNERSHIP COMPANY
DOI:
https://doi.org/10.56371/jirpl.v7i1.476Keywords:
Notarial Deed, Changes to Sole Proprietorship, Capital PartnershipAbstract
The Urgency of Notarial Deed in Changing a Sole Proprietorship to a Capital Partnership Company. This study aims to determine and analyze how a sole proprietorship changes to a capital partnership company and the urgency of a notarial deed in changing a sole proprietorship to a capital partnership company. This legal research uses a normative legal research type, the research approach used is the Statutory approach and the Conceptual Approach. A Sole Proprietorship is required to convert to a capital partnership company if the shareholder is more than one person and/or has exceeded the UMK qualification limit. as regulated in Article 9 of PP No. 8 of 2021 where the change in status is carried out through a notarial deed and registered electronically with the Minister of Law and Human Rights, if two Sole Proprietorships want to merge, it cannot be done through a formal merger as regulated in Law No. 40 of 2007. Because there are no regulations governing the process of changing additional shares through a merger between a Sole Proprietorship and another Sole Proprietorship. The change in legal form from a Sole Proprietorship to a Capital Partnership has significant legal and administrative consequences, thus requiring the formal involvement of a notary. The notarial deed is very important in this process because it is the legal basis needed to validate the existence and new structure of the company which is no longer owned by a single person based on Article 9 paragraph (2) of PP No. 8 of 2021.
Downloads
References
Adjie, Habib. (2008). Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama.
Aisyiah, Cahyani, (2021). Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Perorangan, JOURNAL MAJALAH HUKUM NASIONAL, Vol. 51, No. 1.
Anshori, Abdul Ghofur. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Br Sebayang, Ruhulina dan Yuniawaty Lunandi, Yenny. (2024). Perubahan Perseroan Terbatas Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal Ditinjau dari Kemanfaatan Hukum. Artikel Dalam Jurnal UNES LAW REVIEW.
Faried, Femmy Silaswaty dkk. (2023). Perusahaan Perseorangan di Indonesia: mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan melalui Penyederhaan Pendirian Usaha, JOURNAL RECHTSIDEE, Vol. 12, No. 2.
Ghozali, Jodi., Nizi Kusuma Wardani. Kajian Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Commerce. Vol. 3. Juni 2023.
Hs, Salim. (2015). Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ibrahim, Johnny. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing.
Ma’ruf,Umar dan Dony Wijaya .(2015). Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang). Artikel Dalam Jurnal Pembaharuan Hukum. Diakses Pada Tanggal 17 April 2025.
Malik, Faisal. (2021). Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Artikel Dalam Jurnal Pendidikan KewarganegaraanUndiksha.Https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/JJPP.
Marzuki, Peter Mahmud. (2009). Penelitian Hukum Edisi Pertama Cetak Kelima. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
Marzuki, Peter Mahmud. (2014). Penelitian Hukum. Cet. 8. Jakarta: Prenada Media Group.
Masitah, Dewi dkk, Urgensi Adanya Akta Notaris Terkait Legalitas Pendirian Perseroan Perseorangan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, JOURNAL SYNTAX IDEA, Vol. 5, No. 8, 2023.
Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. (2012). Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing.
ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Negara, Saka. (2022). Implikasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Tesis Universitas Islam Indonesia. Program Studi Magister Kenotariatan.
R.Subekti, R.Tjitrosoedibio. (1992) Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Salim. (2022). Pengantar Kode Etik Notaris: Indonesia, Amerika Serikat, Italia, dan Kanada. Bandung. Penerbit Reka Cipta.
Saptomo, Ade. (2007). Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Unesa University Press.
Sembiring, Sentosa. (2022). Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas. Bandung: Nuansa Aulia.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2010). Penelitian hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Soekanto, Soerjono. (1981). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta ui pres. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: UI Pers.
Soemitro, Ronny Hanitijo. (1982). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Supriadi. (2006). Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Syahrida. (2015). Hukum Perusahaan di Indonesia. Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta.
Tarigan, Samuel Midian dkk (2024). Analisis Implementasi Perseroan Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil Di Kota Medan. Artikel Dalam Jurnal INTELEK INSAN CENDIKIA. Diakses Pada Tanggal 17 April 2025.
Ukami, Susan Hayati dkk .(2024). Peran Notaris dalam Proses Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Artikel Dalam Jurnal UNES LAW REVIEW. Vol 6. No.4. 2024.
Wijaya, Reno Fahmi. (2022). Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Mengacu Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dalam Konsepsi Kepastian Hukum. Tesis Universitas Islam Sultan Agung. Program Studi Magister Kenotariatan.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Yullananda, Rachmadi Usman
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
